KRONOLOGI KASUS PEMUKULAN TERHADAP AKTIFIS CIPAYUNG OLEH APARAT KEPOLISIAN RESORT SIKKA

KRONOLOGI KASUS PEMUKULAN TERHADAP AKTIFIS CIPAYUNG OLEH APARAT KEPOLISIAN RESORT  SIKKA

Kamis 19 mei 2016, kelompok cipayung (GMNI, PMKRI,PMII) melakukan aksi protes kepada PEMDA sikka karena ketiadaan dokter ahli kandungan di RSUD TC. Hilers

Pukul 09:00 wita organisasi yang tergabung dalam kelompok cipayung bergerak dari sekretariat masing-masing dan brkumpul di lapangan Kota Baru maumere.

Aksi diawali dengan persiapan barisan aksi masa yang dipimpin oleh koordinator aksi. Disaat bersamaan aparat kepolisian resort sikka sudah berjaga-jaga di gerbang keluar bagian barat lapangan kota baru.

Untuk menghindari pagar betis kepolisian, masa bersepakat untuk keluar melalui pintu gerbang bagian timur. Kejar-kejaran atau adu kecepatan antara para aktifis dan polisipun terjadi. Polisi kemudian berhasil membentuk formasi pagar betis menutup pintu keluar lapangan kota baru. Dorong-dorongan terjadi disana. Para aktifis cipayung kemudian bertanya, atas dasar apa polisi menghalangi masa aksi. Karena kalian tidak memiliki ijin dari POLRES dan aksi kalian menghalangi peserta Tour de Flores, jawab polisi.

            Dalam aksi tersebut, Cipayung menuntut Bupati Sikka untuk segera membenahi manajemen RSU T.C. Hilers. Para aktivis mendesak Bupati segera mendatangkan dokter ahli kandungan di RSU T.C. Hilers karena sudah banyak para pasien ibu hamil yang mengalami kesulitan ketika hendak melahirkan. Cipayung menilai hal ini sangat penting demi menyelamatkan nyawah para ibu hamil dan bayi yang dilahirkan. Dalam aksi ini, Cipayung meminta Bupati Sikka untuk segera datang ke lokasi demonstrasi (di lapangan Kota Baru Maumere) untuk mendengar tuntutan kelompok Cipayung jika mahasiswa tidak diperkenankan beraudiensi di kantor Bupati Sikka. Mendengar tuntutan ini, Kasat Intel POLRES Sikka berdialok dengan pimpinan masa aksi agar menunda waktu demonstrasi karena bertabrakan dengan event besar TdF. Negosiasi tidak mencapai hasil sebab pimpinan masa aksi tetap menuntut agar Bupati hadir dalam aksi tersebut utuk mendengar tuntutan kelompok Cipayng.

Terkait dengan proses perizinan dari POLRES Sikka, sehari sebelum aksi tepatnya pada tanggal 18 mei 2016 surat pemberitahuan beserta foto coppy KTP penanggungjawab dan materai 6000 sudah diserahkan oleh Kelompok Cipayung ke POLRES. Bagi Cipayung, surat yang diberikan ke POLRES Sikka berisifat pemberitahuan sehingga tidak perlu surat izin. Karena merasa seperti dipermainkan polisi, selang satu jam kemudian masa aksi berlari ke pintu keluar sebelah barat bagian atas lapangan Kota Baru. Cipayung kala cepat. Lagi-lagi mereka dihadang anggota polisi.

Merasa tujuan untuk membubarkan masa aksi belum tercapai, KAPOLRES, DANDIM dan DANLANAL turun langsung ke lapangan kota baru. Mereka kemudian mencari koordinator aksi, membujuknya agar membubarkan masa aksi. Namun para pengunjuk rasa tetap tegas menuntut agar Bupati Sikka segera turun ke tempat kejadian untuk mendengar tuntutan klompok Cipayung. Dialog bersama KAPOLRES Sikka pun tidak menuai hasil.

KAPOLRES akhirnya menghadap langsung dengan kelompok aksi yang jumlahnya kurang lebih 60 orang, Bapak KAPOLRES menawarkan  kepada masa aksi untuk menunda proses audiensi dengan Bupati sampai hari senin namun Kelompok Cipayung tetap bersikeras untuk bertemu hari ini juga. Kami harus bisa bertemu Bupati Sikka hari ini juga. Teriak masa aksi yang semakin marah oleh hadangan yang dilakukan aparat kepolisian.

Dalam proses dialog beberapa saat kemudian datang 2 mobil dalmas dengan anggota berjumlah sekitar 100 orang yang lengkap memegang rotan dan bilah bambu langsung menerobos barisan polisi yang sedang membuat pagar betis dan memukul secara membabi buta seluruh masa aksi sehingga membuat para masa aksi lari terpencar, karena sudah terpencar polisi lalu memukul secara keroyok semua masa aksi yang sudah kalah jumlah. Para masa aksi dipukul di depan mata Kapolres dan Dandim yang saat itu baru saja berdialog dengan para aktivis Cipayung.  

Para masa aksi dipukul bagaikan penjahat dan akibatnya mereka menderita luka-luka dan ada juga yang mengalami tulang retak berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Pada umumnya semua demonstran mengalami pemukulan, dan ada 12 orang pengunjuk rasa yang harus dilarikan ke RS dan lebih mirisnya salah satu aktifis wanita menjadi korban pelecehan seksual oleh salah satu oknum polisi. Ke-12 orang  mahasiswa yang menjadi korban kroyokan dari polisi ini adalah:

1.      Desideramus Bitan (Ketua PMKRI Cabang Maumere) dikroyok Polisi dalam kondisi masih mengenakan jas dan atribut organisasi. Mereka menginjak Jas yang sedang dikenakan oleh ketua presidium tanpa alasan yang jelas, menginjak dan meninju di bagian kepala. Korban juga dipukul menggunakan rotan oleh aparat kepolisian.

2.      Timotius Jampur (Sekretaris GMNI Sikka) dikroyok aparat kepolisian. Jas organisasi yang dikenakan dirobek oleh aparat kepolisian secara kasar. Sekretaris GMNI ditahan di kantor Polisi dan diinterogasi selama kurang lebih 1 jam setelah mandapat pukulan yang sangat tidak manusiawi oleh aparat kepolisian.

3.      Adrianus Lawe (Wakil Sekretaris GMNI) dikroyok dan dipukul secara membabi buta oleh aparat kepolisian hingga mengalami luka serius. Hasil pemeriksaan medis, tulang pinggang korban retak. Saat aparat kepolisian berusaha memukul Ardy dengan sebatang bambu utuh, seorang kasat reskrim berusaha melindungi korban dan serentak bambu tersebut mengenai tangan kasat reskrim yang pada akhirnya harus masuk RSU. Tidak benar jika yang diberitakan MNCTV bahwa seorang polisi dipukul mahasiswa.

4.      Maria Fatima (aktivis perempuan dari GMNI Cabang Sikka) ditampar dan ditendang dari belakang secara tidak manusiawi.  

5.      Fenansius Elvis Naga (aktivis PMKRI Maumere) dipukul menggunakan rotan di tangan dan pantat hingga tangan dan pantat mengalami luka memar.

6.      Manuarius Ndambo (aktivis PMKRI Cabang Maumere) dipukul menggunakan rotan dan diinjak oleh aparat kepolisian.

7.      Rikardus Ngaji dipukul menggunakan rotan hingga mengalami luka memar

8.      Marianus Fernandes (aktivis PMKRI Cabang Maumere) dikroyok oleh aparat kepolisian, dipukul dan ditendang secara kasar.

9.      Petrus Sius Sawa Seko (aktivis PMKRI Cabang Maumere)

10.  Yohanes Irenius (aktivis PMKRI Cabang Maumere) dipukul menggunakan sebila bambu hingga jari tangan mengalami luka memar.

11.  Maria Fitri (aktivis Perempuan PMKRI) dipukul saat sedang berusaha melindungi ketua PMKRI dari pengeroyokan aparat Kepolisian

12.  Haerudin (aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII) mengalami pemukulan oleh aparat dengan sebila bambu.

Masa aksipun pada akhirnya bubar karena semuanya mengalami sakit akibat pengeroyokan yang dilakuan oleh aparat kepolisian Resort Sikka.

Adapun beberapa point tuntutan Cipayung yang ditujukan kepada Bupati Sikka dalam aksi tersebut.

PERNYATAAN SIKAP

Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya, sesuai dengan Keputusan Menkes RI Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Namun kenyataan yang terjadi hari ini di Kabupaten Sikka adalah rumah sakit bukan lagi institusi perawatan kesehatan yang senantiasa menyediakan pelayanan kesehatan bagi pasien, tetapi justru menjadi ancaman bagi pasien, khususnya kaum ibu yang hendak melahirkan.

Bukan menjadi hal baru lagi di kabupaten Sikka jika berbicara tentang manajemen Rumah Sakit Umum T.C. Hillers Maumere yang amburadul. Sampai dengan hari ini, kondisi Rumah Sakit Umum T.C. Hillers Maumere masih sangat jauh di bawah standar normal layaknya sebuah rumah sakit pada umumnya. Kondisi Rumah Sakit Umum T.C. Hilles Maumere hari ini sangat memprihatinkan dan menjadi tempat yang sangat menakutkan bagi kaum ibu yang hendak melahirkan, oleh karena tidak adanya Dokter Ahli Kandungan. Melihat kenyataan ini, kami sebagai kaum muda generasi masa depan bangsa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Kabupaten Sikka (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) menyatakan sikap:

1.      Desak Bupati Sikka, segera datangkan Dokter Ahli Kandungan dalam tempo paling lambat 3x24 jam.

2.      Mendesak Bupati Sikka segera copot dokter Sinaga sebagai direktur Rumah Sakit Umum T.C. Hilles Maumere

3.      Mendesak DPRD Sikka, segera mengalokasikan dana untuk pembenahan Rumah Sakit Umum T.C. Hilles Maumere

4.      Apabila semua tuntutan diatas tidak diindahkan, maka kami akan menduduki kantor Bupati Sikka.

MENGETAHUI

KELOMPOK CIPAYUNG KABUPATEN SIKKA

1.	Desideramus Bitan      ( Ketua PMKRI)	(.................................................)
2.	Ferdinandus Moan Toda         (Ketua GMNI)	(.................................................)
3.	Farouk Abdu               (Ketua PMII)	(.................................................)

JOB DESCRIPTION DPC PMKRI CABANG MALANG_SANCTO AUGUSTINUS

JOB DESCRIPTION

DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC)

PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA ( PMKRI )

CABANG MALANG – SANCTUS AUGUSTINUS

PERIODE 2015/2016

         PENGANTAR UMUM

PMKRI adalah organisasi pembinaan dan perjuangan yang mengkhususkan pengkaderan kader-kader muda agar sedapat mungkin berperan dalam pembangunan Gereja dan bangsa. Kader merupakan seseorang yang memiliki kedisiplinan dan dedikasi yang penuh, memiliki mental perilaku yang baik, serta kemampuan berpikir sistematis, realistis, dialektis, logis-rasional dan radikal di samping pengetahuan yang kokoh terhadap watak organisasi dan masa depan organisasi. Dalam PMKRI sendiri, kader adalah subjek belajar dan bukan objek belajar. Sebagai subjek belajar, partisipasi dann keterlibatan aktif dari kader dalam proses belajar tersebut adalah keharusan. Partisipasi aktif tersebut bertujuan agar pembinaan yang dilakukan harus sampai pada praksisnya. Dengan kata lain, pembinaan di PMKRI tidak dilakukan secara parsial tetapi lebih dari pada itu pembinaan di PMKRI menekankan kebersatuan antara teori dengan aksi atau dalam bahasa Brian McCall disebut praksis.

Brian McCall berpendapat bahwa praksis adalah pemahaman tentang dunia dan kehidupan serta hasrat untuk merubahnya. Agar kader-kader hasil pembinaan PMKRI mencapai level praksis tersebut, maka pembinaan itu diarahkan untuk melahirkan kader-kader yang sungguh-sungguh memiliki nilai jual dan nilai pembeda yang mencakup 3 (tiga) aspek penting yaitu Kognitif  (pikiran), Afektif (perasaan), dan Phisikomotorik (sikap/tingkah laku). Dalam proses pembinaan, ketiga aspek tersebut harus dilakukan secara utuh, holistik, dan komprehensif.

Dalam rangka mencapai target pembinaan tersebut di atas, maka dalam sistem pembinaan di PMKRI kita mengenal pembinaan formal berjenjang, informal, dan nonformal. Tidak bermaksud mengesampingkan diskusi tentang pembinaan informal dan nonformal, dalam kontkes ini perlu dilakukan suatu studi mendalam tentang silabus pembinaan formal berjenjang di PMKRI sebagai acuan dalam pembinaan. Bahwa harus diamini, dari segi proses, pembinaan formal berjenjang di PMKRI selama ini dinilai terlalu panjang dan belum memiliki ukuran yang jelas. Hasil yang dicapai pun tidak menunjukkan kualitas seperti yang diharapkan. Hal itu tidak sebanding dengan banyaknya waktu, energi, dan biaya yang dikeluarkan oleh perhimpunan. Dengan kata lain, pembinaan formal berjenjang di PMKRI terkesan kurang efektif. Kesadaran akan hal itu, telah digulati oleh para pendahulu kita sehingga kemudian mereka melakukan perubahan sistem pembinaan formal yang lebih pendek sSaat ini PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus dihadapkan pada sebuah tantangan besar yakni dalam persoalan internal maupun persoalan eksternal. Persoalan internal kembali pada konsep pengkaderan yang sama sekali tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, disamping itu persoalan tertib administrasi yang tidak beres. Sedangkan untuk persoalan ekstern adalah lemahnya gerakan-gerakan yang memperkuat posisi tawar PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus baik di tingkatan Lokal, Regional, maupun Nasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, memang sudah saatnya kita harus bisa menjadi lebih dari orang lain (be a magis). Sebagai seorang kader harus bisa berfikir dan bertindak lebih serta berbeda dari orang lain untuk menuju sebuah cita-cita yang mulia.

Kita harus mampu mencari cara, bukan merubah tujuan yang mulia tersebut tanpa harus mengorbankan kepentingan orang banyak.

Saat ini, kami dari PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus mencoba mengembalikan fungsi dan nilai-nilainya ke rel yang tepat. Rel yang sudah terlebih dahulu disiapkan oleh para founding fathers  kita agar PMKRI semakin tetap bersinar dan berjaya dan paling penting dapat menjadi sebuah sarana yang tepat dalam rangka memuji, mencintai, dan memuliakan Allah (Ad Maiorem Dei Gloriam).

Maka dari itu pada kepengurusan kali ini telah banyak menanamkan pondasi yang begitu kokoh dalam mencapai sebuah cita-cita mulia yakni perubahan. Sehingga langkah awal ini kita mulai dari penyusunan program kerja dalam Rapat Kerja bersama seluruh anggota PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus dalam mewujudkan komitmen kami untuk berubah. Sudah saatnya kita Bertindak nyata, minimalisir wacana !!!!

Religio Omnium Scientiarum Anima !!!

            Pro Ecclesia et Patria !!!

         Visi – Misi dan Orientasi Gerakan

Visi : Menuju PMKRI yang satu dan kontributif bagi gereja dan bangsa .

Misi :

1.  Meningkatkan peran serta keaktifan kader dalam kegiatan ke-PMKRI-an

2.  Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas segenap fungsionaris lembaga dalam sebuah kesepahaman PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus yang satu, utuh, nasionalis, dan tak terceraiberaikan

3.  Meningkatkan peran PMKRI sebagai penggerak perubahan ke arah yang lebih berkualitas baik secara internal maupun  eksternal.

4. Mempererat hubungan persaudaraan anggota dalam menjalankan keorganisasian

Orientasi Gerakan :

Internal : orientasi Gerakan harus dimulai dari Komisariat sebagai basis mahasiswa dalam sebuah kampus

Eksternal : Berjuang dengan terlibat dan berpihak pada kaum tertindas melalui kaderisasi intelektual populis yang dijiwai nilai-nilai kekatolikan untuk mewujudkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan persaudaraan sejati.

 Maksud dan Tujuan

Program kerja cabang PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar , sasaran, dan arah kebijakan nasional dalam mengimplementasikan tujuan. Program kerja cabang bertujuan menciptakan kesatuan langkah, sasaran, dan tujuan dari seluruh stuktur cabang PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus.

 Landasan

Program kerja  cabang PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus didasari atas :

1.         Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PMKRI

2.         Anggaran Rumah Tangga PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus

3.         Ketetapan RUAC 2015 PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus

 Kekuatan

Kekuatan dasar Program kerja PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus  adalah potensi yang dimiliki PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus, antara lain :

1.    Bahwa sudah saatnya kita membuka habitus baru dan menginstropeksi diri sudah harus dilaksanakan sebagai wujud komitmen dalam memperbaiki persoalan internal;

2.    Bahwa PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus dalam gerak langkahnya tidak mengarah kepada kepentingan suku, ras, agama, golongan, serta tidak bernaung dibawah kekuatan sosial politik manapun, tapi hadir demi kepentingan Gereja dan Bangsa;

3.    Bahwa banyak potensi pada diri kader PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus yang memiliki semangat juang tinggi untuk belajar;

4.    Bahwa banyak mahasiswa Katolik di kampus –kampus yang tersebar di wilayah Malang raya;

5.    Bahwa begitu banyak gerakan-gerakan mahasiswa lainnya sehingga dapat menopang PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus agar dapat terlibat pada gerakan aliansi taktis lainnya;

6.    Bahwa begitu banyak akses untuk mendapatkan isu-isu strategis di tingkatan lokal, regional, dan nasional;

7.    Bahwa PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus memiliki wilayah kerja yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu (Malang Raya)

 KEBIJAKAN UMUM

Pada dasarnya kebijakan dibuat untuk kepentingan bersama dengan tujuan  mencapai kesejahteraan bersama Adapun dalam membuat kebijakan harus populis dengan mengenal situasi dan kondisi yang ada berupa pesoalan yang dihadapi. Disisi lain kebijakan dibuat oleh pembuat kebijakan agar tetap dalam pandangan yang jelas terhadap  sasaran yang dituju dengan adanya upaya perbaikan untuk membangun kearah yang lebih utuh sesuai yang dibutuhkan lembaga dengan menyadari posisi masing-masing elemen.

Kebijakan umum PMKRI Cabang Malang – Sancto Augustinus, terbagi dalam dua wilayah sebagai berikut.

INTERNAL

1.Pengurus DPC

- Pengurus tetap mengedepankan aspek kualitas diri yang patut dicontoh.

- Kalangan pengurus selalu membina kerjasama yang baik dengan mengedepankan keterbukaan,   tanggung jawab, kejujuran, dan selalu dalam kerangka aturan main yang dibuat.

- Kepemimpinan yang diterapkan adalah kepemimpinan kolektif, jadi harus mampu bekerjasama.

- Membudayakan iklim intelektual, ikatan emosional, dan kebijakan yang  populis dikalangan pengurus.

- Pengurus mampu menerjemahkan kebijakan organisasi yang berhubungan dengan hardskill dan softskill yang perlu dirasakan oleh anggota.

- Pengurus harus sensitive dan ikut membantu terhadap kondisi anggota yang mengalami persoalan banyak hal

2.PMKRI Cabang Malang – Sancto Augustinus

- Mentalitas intelektual di PMKRI Cabang Malang – Sancto Augustinus perlu dibangun dengan mengadakan diskusi dan seminar.

- Mengembangkan budaya dialog antar lembaga kemahasiswaan mengenai fenomena atau realitas social yang perlu dipecahkan bersama.

- Membuka ruang bagi lembaga kemahasiswaan dalam mengkritisi kebijakan kampus dengan mengindahkan sikap etis dan elegan.

- Responsif dan sensitivitas PMKRI Cabang Malang – Sancto Augustinus mengenal kondisi wilayah kerjanya perlu terus-menerus dibagun dengan cepat menangkap informasi.

- Memfasilitasi segala bentuk perjuangan anggota sesuai dengan apa yang diperjuangkan.

- PMKRI Cabang Malang – Sancto Augustinus sebagai lembaga aspiratif terhadap seluruh anggota dan masyarakat wilayah Malang Raya

- Membuat PMKRI Cabang Malang – Sancto Augustinus tidak menjadi orang asing di rumahnya sendiri (keuskupan Malang). Maka perlu upaya sosialisasi dan transparansi dari pihak PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus sebagai wadah yang membawahi seluruh mahasiswa Katolik mengenai kebijakan yang dibuat.

  EKSTERNAL

- Perlu ada jejaring dengan organisasi ekternal PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus untuk mengembangkan wacana diskusi yang dilakukan secara periodik oleh PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus.

- Perlu ada jejaring dengan Organ Ekstra lainnya, pemerintahan, LSM/NGO, maupun kampus-kampus

- Membangun kerjasama di luar organisasi dengan menghadirkan pembicara-pembicara tingkat local, regional, maupun nasional dalam sebuah diskusi, seminar, atau workshop.

- Perlu partisipasi PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus dalam segala bentuk kegiatan keluar dengan menghadiri diskusi, seminar, dan sejenisnya kalau dibutuhkan.

- Terus menerus melakukan upaya promosi dari kampus ke kampus mengenai arti penting PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus dalam melakukan pembinaan kader sebagai kader intelektual populis yang nantinya akan berkarya dalam masyarakat dengan terus melakukan koordinasi dengan pihak Komisi Kepemudaan Keuskupan Malang.

 Pembagian tugas

1.    Ketua Presidium

a)    Bertanggung Jawab penuh atas tugas-tugas Keorganisasiaan PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus periode 2015/2016

b)    Bertanggung jawab terhadap formasi kepengurusan DPC PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus periode 2015/2016

c)    Mengkoordinir segala aktivitas yang dilakukan oleh PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus periode 2015/2016

d)    Dalam hal berhalangan hadir atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka tugas dan wewenangnya dilimpahkan kepada Presidium Internal atau Presidium Eksternal (dilihat dari situasi)

e)    Ketua dapat mewakili undangan kegiatan dari instansi atau lembaga tertentu yang ditujukan kepada PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus periode 2015/2016

      dalam rangka partisipasi aktif dan menyambung hubungan komunikasi organisasi.

f)    Menandatangani Surat- Surat yang dikeluarkan DPC PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus periode 2015/2016

g)    Menjamin terlaksananya kepemimpinan yang bersifat kolektif – kolegial dan selalu menumbuhkan semangat profesionalitas kerja dalam upaya kemandirian.

h)    Membuat kebijakan-kebijakan bersama pengurus DPC mengenai arah gerak organisasi secara intern maupun ekstern

i)     Dapat membuat kebijakan – kebijakan atau mengambil keputusan mengenai  arah gerak organisasi secara intern maupun ekstern jika perhimpunan mengalami kegentingan dalam hal ikhwal yang memaksa ( darurat )

2.         Presidium Pendidikan & Kaderisasi

a)  Berkewajiban membantu ketua dalam menjalankan tugasnya.

b)  Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua.

c)  Memberikan arahan, masukan, serta melakukan pengontrolan terkait kinerja divisi yang bernaung dibawahnya yakni : biro pendidikan dan kaderisasi, dan biro pemberdayaan perempuan,

d) Merespon dan mengkaji secara komprenhensif terkait isu-isu strategis yang bersifat lokal, regional, nasional maupun global

e)  Melaksanakan aktifitas pengkaderan sesuai dengan jenjang pembinaan Formal, non Formal, maupun Informal PMKRI

f)  Melaksanakan kajian diskusi maupun aktiftas seminar, dialog secara rutin dan berkelanjutan

g)  Menghadiri Undangan apabila direkomendasikan oleh Ketua

h)  Dapat menggantikan ketua (pjs) apabila ketua berhalangan hadir

3.         Presidium Pengembangan Organisasi

a)  Berkewajiban membantu ketua dalam menjalankan tugasnya.

b)  Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua

c)  Memberikan arahan, masukan, serta melakukan pengontrolan terkait kinerja biro yang bernaung dibawahnya yakni :, biro minat dan bakat, biro kewirausahaan

d) Melaksanakan aktifitas yang berkenaan dengan pengembangan organisasi

e) Melakukan kajian dan revisi pedoman peraturan pelaksana komisariat

f)  Menghadiri Undangan apabila direkomendasikan oleh Ketua

g)  Dapat menggantikan ketua (pjs) apabila ketua berhalangan hadir

4.Presidium Gerakan Kemasyarakatan

a)    Berkewajiban membantu ketua dalam menjalankan tugasnya.

b)    Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua.

c)    Memberikan arahan, masukan, serta melakukan pengontrolan terkait kinerja biro yang bernaung dibawahnya yakni : biro advokasi HAM dan Demokrasi dan biro pergerakan, kajian strategi

d)    Melaksanakan dan membangun gerakan aliansi taktis dengan organ manapun

e)    Bersama-sama Ketua mengadakan kerjasama dengan organ ekstra, Pemerintahan, dan LSM.

f)    Mencari informasi terkait dengan wilayah-wilayah strategis untuk di advokasi

g)    Menghadiri Undangan apabila direkomendasikan oleh Ketua

h)    Dapat menggantikan ketua (pjs) apabila ketua berhalangan hadir

5.         Presidium Hubungan Perguruan Tinggi

a)    Berkewajiban membantu ketua dalam menjalankan tugasnya.

b)    Dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua.

c)    Bekerjasama dengan Presidium Pendidikan dalam rangka melakukan kajian strategis mengenai kehidupan komisariat baik yang sudah ada maupun yang akan dijadikan sebagai komisariat.

d)    Melaksanakan dan mengontrol aktifitas pengkaderan di tingkatan komisariat

e)    Melaksanakan kajian diskusi maupun aktiftas lainnya dalam rangka pengembangan komisariat kampus

f)    Melakukan sosialisasi PMKRI ke kampus-kampus yang belum memiliki Komisariat

g)    Menghadiri Undangan apabila direkomendasikan oleh Ketua

h)    Dapat menggantikan ketua (pjs) apabila ketua berhalangan hadir

i)     Pembuatan data base tentang kampus dan melakukan pendataan jumlah mahasiswa katolik di wilayah malang raya.

6.Sekretaris Jendral

a)  Sekretaris jendral adalah peran strategis dalam rangka mengelola dan mengatur segala urusan administrasi

b)  Sekretaris Jendral mendampingi dan atau membantu ketua maupun para presidium lainnya dalam melaksanakan tugasnya.

c) Sekretaris Jendral membantu ketua dalam hal mengontrol setiap aktivitas organisasi PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus periode 2015/2016

d) Sekretaris Jendral bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kesekretariatan yang menyangkut ketertiban administrasi dan inventarisasi PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus periode 2015/2016

    e)            Bersama dengan ketua menandatangani Surat-surat yang dikeluarkan DPC PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus periode 2015/2016

f)  Melakukan inventarisir dan pengadaan aset organisasi

7.Wakil Sekretaris Jendral

a.  Berkewajiban membantu Sekretaris jendral dalam menjalankan tugasnya

b.  Memiliki  tugas dan wewenang apabila sekretaris jendral berhalangan hadir atau tidak dapat menjalankan tugasnya (tugasnya sama dengan Sekretaris Jendral)

c.  Dalam menjalankan tugasnya Wakil Sekjend bertanggung Jawab kepada Sekretaris Jendral

d.  Menghadiri Undangan apabila direkomendasikan oleh Ketua

e.  Membantu Sekretaris Jendral dalam inventarisasi

8. Bendahara

a)  Menyusun anggaran dan pengeluaran untuk satu periode kepengurusan

b)  Mengelola sumber-sumber penerimaaan keuangan organisasi sesuai ketentuan yang berlaku

c)  Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat organisasi untuk meningkatkan sumber dana intern khususnya dari iuran anggota

d) Mengusahakan dan mengontrol dana atau iuran dari setiap komisariat

e)  Memberikan arahan, masukan, serta melakukan pengontrolan terkait kinerja biro kewirausahaan

Biro-biro :

1.Biro pendidikan dan kaderisasi

-   Membantu presidium pendidikan dan kaderisasi dalam kegiatan pembinaan anggota

-    Meningkatkan diskusi dan pelatihan-pelatihan kepada anggota anggota PMKRI Cabang Malang – Sanctus Augustinus

2. Biro Pemberdayaan Perempuan

-    Mengadakan kajian rutin tentang masalah kesetaraan gender

-    Melakukan kegiatan seputar seminar atau dialog lainnya yang berkaitan dengan gender

3. Biro Advokasi HAM, dan Demokrasi

- Mengadakan advokasi yang berkenaan dengan isu HAM dan Demokrasi

- Mengadakan advokasi mengenai persoalan HAM

- Melakukan kajian yang bersifat sosial politik dalam masyarakat

4. Biro pergerakan dan kajian strategi

-    Bekerjasama dengan Pres. Germas dalam melaksanakan gerakan aliansi taktis

-    Mengadakan quick respons terhadap persoalan di wilayah malang raya

5.Biro minat dan bakat

-    Melakukan aktifitas yang menunjang bakat dan minat anggota.

-   Mading

6.Biro kewirausahaan

- Bekerja sama dengan bendahara umum dalam rangka upaya menggalang dana

- Melakukan upaya kreatif untuk mendatangkan uang

- Mempromosikan marga sebagai tempat pinjaman untuk organisasi manapun yang mau melakukan kegiatan yang bersifat ilmiah.